Maraknya Korupsi di Bumi Pertiwi

 Rakyatnya Kelaparan 

Kok Wakilnya Bancakan


Mungkin banyak rakyat Indonesia yang mangkel dengan perilaku sebagian wakil-wakilnya di dewan dan para pejabatnya. Bagaimana tidak, wong saat ini masih banyak rakyat yang hidupnya megap-megap, lha kok banyak pejabat dan wakil rakyat yang tega-teganya mengkhianati mereka. Coba saja bayangkan, ada sekitar 37,2 juta atau sekitar 16,58 persen hidup di bawah garis kemiskinan dan angka ini terus bergulir hingga di bulan mei 2008 yang lalu naik menjadi 41,7 juta jiwa/ sekitar 21,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia, lha kok milyaran rupiah uang rakyat malah masuk kantongnya para wakil rakyat dan pejabat. Masya Allah.

Nah, ternyata kasus korupsi tidak hanya menerpa para pejabat pemerintah, lembaga DPR pun menjadi sarang para penjahat kerah putih. Lihat saja, dalam catatan Badan Kehormatan (BK) DPR, dalam kurun waktu Desember 2005-Juni 2007 terdapat 70 anggota DPR yang diadukan masyarakat karena terlibat sejumlah kasus atau pelanggaran hukum. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selama empat tahun terakhir, tidak kurang 1.437 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia telah diproses secara hukum dalam kasus korupsi, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga yang telah diputus oleh pengadilan. Wow! Luar biasa.

 

Faktor Penyubur Korupsi

Masyarakat bertanya-tanya kenapa sih para wakil rakyat yang umunya orang-orang beruang dan gajinya besar itu masih saja belum puas dan kasak-kusuk mencari tambahan penghasilan.

Menurut salah seorang anggota DPR, ada empat akar penyebab tumbuh suburnya praktik korupsi di DPR. Pertama, proses rekruitmen kader yang dilakukan partai politik selalu menuntut calon anggota dewan mengeluarkan uang. Konon ada seorang anggota DPR yang membeberkan fakta bahwa pada pemilu tahun 2004 dia mengeluarkan dana Rp 2 miliar untuk menjadi anggota DPR. Untuk tahun 2009, dia menyiapkan Rp 4 miliar untuk dana kampanye.

Kedua, Tidak diperbolehkannya parpol membangun unit usaha menyebabkan parpol mengandalkan sumbangan anggota dan pihak lainnya untuk membiayai partai.

Ketiga, kuatnya kewenangan DPR di bidang budgeting. Kewenangan yang kuat ini membuka peluang korupsi dan kolusi.

Keempat, mekanisme kontrol. Sehebat-hebatnya Badan Kehormatan (BK) DPR, dia enggak akan tega ‘makan’ teman sendiri,”. Kinerja BK seringkali diragukan karena adanya tarik-ulur kepentingan dari masing-masing parpol.

Berkaitan dengan santernya korupsi, wakil ketua KPK, M. Jasin mengatakan, korupsi di Indonesia terjadi karena sistem yang tidak bersih dan budaya masyarakat yang cenderung permisif. Karena itu, perlu ada perubahan sistem dan budaya ini. Selain itu, juga dibutuhkan sosok kepemimpinan yang bisa menjadi acuan untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda besar yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi di tingkat nasional dan kampanye moral yang langsung menyentuh masyarakat,” jelas M. Jasin saat menghadiri talkshow kampanye antikorupsi di Yogyakarta.

 

 

CELAH-CELAH KORUPSI DEWAN:

  • Pembahasan rancangan undang-undang,

  • Penanganan kasus,

  • Pemekaran wilayah,

  • Kunjungan kerja ke suatu tempat atau daerah,

  • Pembahasan anggaran,

  • Pengambilan suatu kebijakan oleh DPR atau komisi,

  • Studi banding ke luar negeri,

  • Persiapan rapat dengar pendapat dengan BUMN atau instansi swasta, atau

  • Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) pejabat publik.

  • Pengadaan barang dan jasa.

Sungguh disayangkan langkah KPK untuk membersihkan praktik korupsi di lembaga legislatif justru tidak didukung penuh oleh para politisi di Senayan. Mestinya, upaya yang dilakukan oleh KPK harus dilihat dari sisi positif yaitu mendorong pemulihan citra dan kehormatan DPR. , namun justru dipandang secara negatif karena menjadi ancaman bagi sebagian anggota Dewan yang katanya terhormat. Dalam negara yang demokratis, yang dibutuhkan masyarakat adalah parpol dan politisi yang kuat, berkualitas, bersih, dan berjuang kepada rakyat. Bukan sebaliknya, parpol dan politisi korup yang tidak bermoral dan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan partai semata.

Daftar Beberapa Pejabat Pusat dan Daerah yang Terjangkit Kasus Korupsi:

Saleh Djasit,

Mantan gubernur Riau yang masih tercatat sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar. Saleh Djasit dituntut empat tahun penjara karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan 20 unit mobil damkar di Provinsi Riau. Atas tindakan Saleh Djasit tersebut, negara menurut jaksa mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 4,7 miliar. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa meminta Saleh Djasit membayar uang pengganti sebesar Rp 4,7 miliar. Dengan ketentuan ia harus menjalani penjara tiga tahun apabila harta benda miliknya yang nantinya disita ternyata tidak mencukupi jumlah Rp 4,7 miliar itu. (Sumber: Republika, 29 Juli 2008.)

 

Syaukani Hassan Rais

Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Syaukani divonis enam tahun penjara, dengan denda Rp 250 juta, subsider enam bulan dan membayar uang pengganti Rp 49,367 miliar.

Ada tiga komponen yang diduga dikorupsi oleh Syaukani yaitu dana perimbangan, pembelian tanah untuk pembangunan Bandara Loa Kulu, dan dana bantuan sosial.

 

Al Amin Nasution

Pada 9 April 2008, KPK menangkap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Al Amin Nur Nasution dalam dugaan kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Bersama Amin ditangkap pula Sekretaris Daerah Bintan, Azirwan. Untuk memperlancar proses pengalihan itu Azirwan telah menyetorkan uang secara bertahap kepada Al-Amin lebih dari Rp3 miliar.

Bulyan Royan,

HARI Senin, 30 Juni lalu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR)

Bulyan Royan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap atau gratifikasi senilai 66 ribu dolar AS dan 5.500 euro terkait pengadaan kapal patroli di Ditjen (Direktorat Jenderal) Perhubungan Laut.

Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu.

KPK menahan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Golkar ini terkait kasus aliran dana dari Bank Indonesia.

Sarjan Taher

Ditangkap pada tanggal 2 Mei 2008. Ia adalah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Sarjan ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau menjadi Pelabuhan Tanjung Api Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Kasus Dugaan Korupsi (APBD) Banyumas

Delapan orang mantan anggota DPRD periode 1999-2004, Rabu (20/2) ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto. Delapan mantan anggota dewan yang ditahan yaitu Wasitah Yusuf, Darsono Rowi dan Suparto dari PDIP, Kisworo dan M Bahir dari PAN, Daldiri dan Anfatoni dari PKB serta Heri Sarkum dari Partai Golkar. Mereka diduga telah menerima penghasilan dari tunjangan perumahan serta biaya perjalanan dinas yang besarnya di atas indeks bupati. Para mantan anggota dewan ini ditahan di Rutan Banyumas.

Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Banyumas dr Tri Waluyo Basuki dan tiga belas orang mantan anggota DPRD lainnya, yaitu Moethia Hardjatmo, Sarjono, Wiyono, Mussadad Bikry Nur, Muke M Saleh, Hussen Al Kaff, Guno Purtopo, Untung Sarwono Hadi, Sri Supangat, Sunarto Arief, Abas Rosyadi, Supadi dan Haris Subyakto juga sudah selesai menjalani hukuman atas kasus yang sama. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: